Keributan yang terjadi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, memicu penyelidikan yang mengungkap dugaan keterlibatan ormas Pemuda Pancasila (PP) dalam pengelolaan parkir liar. Warga yang melihat insiden itu langsung melaporkannya ke pihak berwajib. Polisi pun turun tangan dan menindaklanjuti laporan tersebut.
Dalam penyelidikan, polisi menemukan indikasi bahwa anggota ormas PP menguasai sejumlah titik parkir strategis tanpa izin resmi. Mereka mengelola lahan parkir itu secara mandiri dan memungut tarif dari pengendara. Polisi mencatat, praktik ini telah menghasilkan sekitar Rp7 miliar dalam jangka waktu tertentu.
Tim penyidik langsung menyita bukti berupa catatan keuangan dan kwitansi yang ditemukan di lokasi. Polisi juga memeriksa beberapa saksi, termasuk juru parkir yang mengaku menyetor uang harian kepada oknum ormas.
“Kami mendalami alur keuangan serta siapa saja yang terlibat dalam pengumpulan dan distribusi uang parkir,” tegas perwakilan kepolisian. Mereka berkomitmen mengusut tuntas kasus ini hingga ke pelaku utama.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut mengambil tindakan. Dinas Perhubungan bersama Satpol PP mulai menertibkan titik parkir liar di area pusat kota. Mereka juga mengimbau warga agar tidak membayar parkir pada pihak yang tidak berwenang.
“Kami akan menertibkan semua lahan parkir ilegal dan menindak tegas pelanggar,” ujar pejabat Dishub DKI.
Kasus ini menunjukkan bahwa kelompok tertentu masih menyalahgunakan fasilitas publik demi keuntungan rtp medusa88 pribadi. Pemerintah dan aparat hukum kini bergerak cepat untuk membersihkan praktek ilegal dari ruang-ruang publik Jakarta.